Tiga Pejabat Ini Tidak Mau Naik Haji Diongkosi Negara

Naik haji memang butuh biaya besar. Jika ada kesempatan, setiap Muslim pasti ingin naik haji gratis. Tapi pertanyaannya jika gratis itu memanfaatkan fasilitas negara, bisakah tindakan itu dibenarkan? Apakah itu bukan bentuk penyelewengan uang negara?

Sangat sedikit pejabat yang melepaskan kesempatan naik haji gratis dibiayai negara. Siapa saja mereka?

Mohammad Hatta

Mohammad Hatta dikenal, yang waktu itu menjadi wakil presiden menunjukkan sikap kesederhanaannya. Dalam buku \”Mengenang Bung Hatta\” yang ditulis oleh sekretaris Bung Hatta, Iding Wangsa Widjaja, buku itu menceritakan sosok luar biasa seorang Hatta.

Tahun 1952, Bung Hatta hendak melakukan ibadah haji bersama istri dan dua saudarinya. Waktu itu Bung Karno menawarkan agar menggunakan pesawat terbang yang biayanya ditanggung negara. Tapi Bung Hatta menolaknya, karena ia ingin pergi haji sebagai rakyat biasa, bukan sebagai wakil presiden. Dia menunaikan rukun Islam kelima dari hasil honorarium penerbitan beberapa bukunya.

Bung Hatta yang dikenal sebagai Gandi dari Indonesia itu dikenal sangat sederhana. Hatta tak mau mendapat keistimewaan dari jabatannya. Hatta bahkan tak mampu membeli sepasang sepatu bally dan mesin jahit untuk istrinya. Ketika meninggal dunia pun Hatta tidak mau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Dia hanya ingin dimakamkan di taman makam biasa.

Jenderal Hoegeng Iman Santoso
agen tiket pesawat umroh

Soal teladan Jenderal Hoegeng Iman Santoso tak ada matinya. Jenderal ini menolak semua bentuk gratifikasi. Perabot rumah, uang, hingga mobil ditolaknya.

Hoegeng juga tak mau menggunakan uang negara untuk naik haji. Sebagai Kapolri dan pernah menjadi menteri iuran negara di era Orde Lama, bisa saja Hoegeng naik haji dengan memanfaatkan fasilitas negara. Tetapi hal itu tidak dilakukan Hoegeng. Hoegeng baru naik haji tahun 1994, puluhan tahun setelah dia pensiun sebagai Kapolri.

Brigjen Polisi Kaharoeddin

Mantan Gubernur Sumatera Barat, Brigjen Polisi Kaharoeddin memberikan teladan soal menolak gratifikasi dan hadiah. Tak cuma menolak diberi rumah, Kaharoeddin juga menolak naik haji dibiayai Kapolri.

Demi ongkos naik haji istrinya, keluarga Kaharoeddin akhirnya menjual tanah milik mereka. Dengan itu Kaharoeddin mampu berhaji tahun 1971. Padahal dia menjadi Komandan Polisi Sumatera Tengah bertahun-tahun. Dia juga menjadi Gubernur Sumatera Barat selama tujuh tahun.

Jika mau, enteng saja Kaharoeddin naik haji bersama keluarganya dengan biaya dinas. Atau malah mengkorupsi uang negara untuk naik haji atau umroh. Sudah rahasia umum, saat ini banyak sekali pejabat yang melakukan hal itu. Tapi Kaharoeddin tak mau. Dia tidak ingin jadi koruptor. (merdeka.com)

Read more : paket umroh murah 2015

Tiga Pejabat Ini Tidak Mau Naik Haji Diongkosi Negara